Anggota Prediksi Siapa Saja

Kasus Pejabat Negara Menonton Video Porno

Kasus pejabat negara yang tertangkap menonton video porno dalam situasi resmi juga pernah terjadi di India sekitar tahun 2012.

Seperti dilaporkan Reuters, setidaknya ada tiga politikus India yang pernah tertangkap menonton video porno dalam situasi resmi. Celakanya, tiga orang tersebut berstatus sebagai menteri.

Kala itu, Laxman Savadi yang menjabat sebagai menteri kerja sama negara bagian Karnataka berbagi klip porno dengan temannya CC Patil. Ia adalah menteri pengembangan perempuan dan anak.

Sedangkan pemilik ponselnya adalah Krishna Palemar. Ia adalah menteri negara pelabuhan, sains dan teknologi. Video tersebut mereka tonton saat duduk di majelis negara bagian.

Akhirnya, setelah memicu kemarahan publik, baik dari aktivis hak asasi, kelompok Hindu sayap kanan dan partai Kongres, akhirnya ketiganya pun mengundurkan diri.

“Sungguh meresahkan bahwa orang-orang yang berada di posisi kekuasaan dan memiliki tanggung jawab untuk mengubah keadaan sebenarnya memiliki pola pikir yang sama dan sibuk menonton film porno,” kata Renuka Chowdhary, mantan menteri federal untuk pembangunan perempuan dan anggota Partai Kongres.

Sebab kala itu, anak perempuan dan banyak wanita di India masih menghadapi rentetan ancaman termasuk pemerkosaan, pernikahan paksa, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan demi kehormatan dan perdagangan manusia.

Penulis: Alexander HaryantoEditor: Iswara N Raditya

Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.

Harianjogja.com, KULONPROGO- Berdasarkan rekapitulasi pemilu di tingkat KPU Kulonprogo, anggota DPRD DIY dari dapil 4 Kulonprogo banyak diisi muka-muka baru. Praktis hanya Sudarto saja dari PDIP Perjuangan, petahana satu-satunya yang lolos.

Sekretaris DPD PAN Kulonprogo, Bukhori Burhanuddin mengatakan untuk posisi DPRD DIY dapil Kulonprogo, PAN mendapatkan satu kursi sama dengan perolehan di 2014. Namun, ada pergeseran nama di tahun ini.

"Petahana sebelumnya Pak Hamam (Hamam Mutaqim) digantikan Mas Baihaqi (Ahmad Baihaqy Rais)," ujar Bukhori pada Selasa (14/5/2019). Raihan suara Hamam kalah saing dengan Baihaqi. Hamam mendapat suara 10.349, sedangkan Baihaqi mendapat 12.505.

Begitu juga dengan partai lainnya, posisi petahana banyak tumbang kalah dengan pendatang baru. Sukarman yang menjadi petahana DPRD dapil Kulonprogo dari Partai Golkar dikalahkan oleh caleg sesama partainya yaitu Lilik Syaiful Ahmad. Petahana dari Partai Gerindra, Albani juga dikalahkan Ika Damayanti Fatma Negara.

PKS sebelumnya diisi Nur Sasmito. Namun, karena Nur Sasmito naik ke tingkat DPR RI, maka posisinya diganti Ajrudin Akbar. Kursi PKB yang sebelumnya diisi petahana Soleh Wibowo, kini diganti oleh Hifni Muhammad Nasikh.

Hanya petahana dari PDI Perjuangan, Sudarto saja yang kursi untuk DPRD DIY dapil Kulonprogo dipertahankan. "Pak Sudarto tetap bertahan. Kami juga menambah satu kursi lagi untuk DPRD DIY dari dapil Kulonprogo," terang Bendahara DPC PDIP Kulonprogo, Akhid Nuryati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

G30S PKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, siapa dalang dari gerakan G30S PKI?

Berikut beberapa tokoh yang diduga menjadi dalang dari pemberontakan di masa pemerintahan presiden pertama Indonesia Soekarno itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun sebelumnya, simak dulu penjelasan mengenai G30S PKI di bawah ini yang dihimpun dari berbagai sumber.

G30S PKI adalah pemberontakan yang diduga dilakukan oleh PKI dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno.

Kala itu, PKI yang memiliki ideologi komunisme ingin mengubah ideologi bangsa Indonesia dari nasionalisme menjadi sesuai yang mereka yakini.

Selain itu, PKI khawatir dengan kesehatan Presiden Soekarno yang kala itu dikabarkan tengah menurun sehingga usianya tidak lama lagi dan akan menimbulkan peralihan kekuasaan.

Di sisi lain, PKI juga tidak harmonis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena berseberangan politik. Maka dari itu, gerakan PKI itu mengincar beberapa anggota TNI Angkatan Darat.

Dalang dari Gerakan G30S PKI

Berikut beberapa tokoh yang diduga menjadi dalang dari gerakan G30S PKI yang dikutip dari buku 30 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1976.

Dipa Nusantara Aidit atau yang dikenal dengan nama D.N Aidit adalah tokoh yang diduga menjadi dalang utama dari G30S PKI. Sebab, kala itu ia menjadi Ketua Umum Comite Central PKI.

Selain itu, usai kejadian G30S PKI terkuak, D.N Aidit melarikan diri dari Jakarta ke Solo, Jawa Tengah. Begitu juga dengan beberapa tokoh lain yang diduga terlibat dengan gerakan tersebut.

Kendati begitu, mulanya Presiden Soekarno tidak memberi tindakan hukum terhadap D.N Aidit. Sebaliknya, Presiden Soekarno justru memberi tanggapan positif terhadapnya ketika mengetahui bahwa D.N Aidit mengirim surat dari persembunyiannya.

Namun, Presiden Soekarno disebut memberi kuasa kepada TNI untuk menumpas PKI. Maka dari itu, Mayor Jenderal TNI Soeharto menyatakan bahwa G30S didalangi oleh PKI dan melakukan operasi militer untuk menumpas PKI di daerah-daerah.

Ketika Soeharto naik menjadi Presiden ke-2 Indonesia, PKI dinyatakan secara resmi menjadi dalang G30S dan D.N Aidit dituduh sebagai dalang gerakan tersebut.

D.N Aidit pun ditangkap dan diberi hukuman berupa eksekusi mati oleh beberapa anggota militer di sebuah sumur tua di belakang markas TNI di Boyolali, Jawa Tengah.

Selain D.N Aidit, tokoh PKI lain yang juga menjadi dalang G30S adalah Ketua Biro Khusus PKI Syam Kamaruzaman. Ia dituduh menjadi bagian dari pemberontakan karena memimpin biro khusus.

Kala itu, biro khusus yang dipimpinnya merupakan organisasi rahasia di PKI yang bertujuan untuk merancang dan mempersiapkan gerakan pemberontakan.

Salah satu strateginya adalah dengan menyusup ke internal TNI. Kemudian, menebarkan pengaruh ke kelompok tentara yang berhaluan kiri.

Maka dari itu, Syam Kamaruzaman juga ditangkap oleh TNI di tempat persembunyiannya usai G30S PKI terkuak. Ia ditangkap di Cimahi, Jawa Barat pada 9 Maret 1967.

Ia pun dijatuhkan hukuman pidana hingga ke meja hijau. Di pengadilan, ia mengaku bahwa G30S PKI adalah pemberontakan di bawah perintah D.N Aidit dan ia juga terlibat.

Syam Kamaruzaman pun dijatuhi hukuman mati sampai akhirnya dieksekusi pada 1986.

Letnan Kolonel Untung Syamsuri

Tak hanya PKI, G30S rupanya juga didalangi oleh pasukan di internal pemerintahan Presiden Soekarno yang diam-diam membelot, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri.

Saat itu, Untung Syamsuri adalah Komandan Batalyon KK I Cakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal Presiden Soekarno.

Ia diduga menjadi penggerak pasukan Cakrabirawa untuk melakukan penculikan sejumlah anggota TNI AD dari kediaman mereka masing-masing. Kemudian, para anggota TNI AD tersebut dibawa ke sebuah markas untuk dibunuh.

Eksekusi pembunuhan para anggota TNI AD dilakukan di sebuah markas di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Lalu, mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua di markas tersebut yang kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya.

Setelah G30S PKI, Untung Syamsuri melarikan diri dan menghilang. Beberapa waktu kemudian, dia ditangkap di daerah Brebes, Jawa Tengah dan dieksekusi mati pada 1966.

G30S PKI menyasar sejumlah petinggi TNI AD, kecuali Kapten Pierre Andreas Tendean yang kala itu menjadi korban salah tangkap ketika pasukan Cakrabirawa hendak menculik Jenderal TNI A.H Nasution.

Sementara A.H Nasution lolos dari penculikan dan tetap hidup usai G30S PKI. Berikut daftar korban G30S PKI.

Itulah penjelasan mengenai dalang dari gerakan G30S PKI. Semoga bermanfaat.

Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada 14 Februari 2024 telah selesai, dan hasilnya telah diumumkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024. Namun penetapan anggota legislatif 2024-2029 masih harus menunggu hasil persidangan Perselisihan Hasil Pemiihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Litbang Kompas menyusun simulasi perkiraan anggota DPR yang kemungkinan besar akan lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Hasil ini hanya sebagai gambaran saja, untuk melihat siapa-siapa saja caleg yang akan menjadi wakil rakyat pada periode pemerintahan mendatang.

Hasil simulasi juga belum memperhitungkan kemungkinan ada anggota yang mengundurkan diri. Hasil final adalah anggota DPR RI yang akan ditetapkan KPU setelah semua sengketa dan persyaratan selesai.

Untuk detail perolehan suara per provinsi dan per dapil bisa dilihat pada grafik berikut:

Untuk perolehan suara per partai bisa dilihat pada grafik berikut:

Infografik:Albertus Erwin Susanto

Pengolah Data:Reza Felix Citra

Editor:Topan Yuniarto

Caleg Nomor Urut Atas Tetap Favorit, Kompas.id, 8 April 2024

tirto.id - Seorang anggota DPR RI Komisi IX dari fraksi PDIP berinisial HM sedang ramai diperbincangkan karena diduga menonton video porno ketika mengikuti rapat di sidang Panitia Kerja (Panja) Vaksin Covid-19 di Gedung DPR.

Menurut berita terbaru, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan.

“Pemanggilan akan dilakukan secepatnya pada kesempatan pertama di masa sidang berikut,” kata Wakil Ketua MKD DPR, Habiburokhman kepada Tirto, Rabu (13/4/2022).

Kasus anggota DPR yang menonton video porno saat rapat juga pernah viral beberapa tahun lalu. Seperti diberitakan Republika pada 2011 lalu, anggota DPR itu adalah Arifinto dari Komisi V dari fraksi PKS.

Kala itu, Arif mengaku difoto oleh fotografer dari Media Indonesia. ia pun langsung meminta maaf. Dulunya, Arif adalah anggota DPR dari Dapil Jawa Barat VII, sedangkan posisinya di Partai Keadilan Sejahtera adalah Komisi Konstitusi dan Legislasi Majelis Pertimbangan Pusat PKS.